Teknologi Dalam Pemilu Indonesia


Akhir-akhir ini bergulir sebuah isu yang mengisyaratkan Indonesia akan menggunakan teknologi dalam system pemilu, layaknya negara Philipina. Sebuah isu yang mencengangkan mengingat berbagai permasalahan telah timbul pada peralihan dari system coblos ke system contreng pada masa Pemilu 2009 lalu.

Indonesia dengan kualitas SDMnya yang masih rendah terlebih di daerah terpencil perlu mengkaji ulang apakah system pemilihan dengan alat Bantu teknologi sudah layak diterapkan ataukah belum?

Penggunaan teknologi juga akan berpengaruh bagi kalangan Penyandang disabilitas terutama tuna netra, mengingat visual yang mereka miliki beragam tingkatannya, mulai disabilitas netra ringan, sedang, dan berat.

Menanggapi isu tersebut, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat yang disingkat PPUA Penca telah bekerjasama dengan International Foundation for Electoral System (IFES) mengadakan Focus Group Discussion untuk mengkaji kemungkinan teknologi yang dapat diterapkan untuk Penyandang disabilitas secara universal.

PPUA Penca mengundang organisasi disabilitas nasional dan juga organisasi pemerhati disabilitas seperti Mitra Netra, FNKCM, FNKTRI. Selain itu hadir pula seorang disabilitas netra dari Amerika kategori low vision yaitu Allison De Franco yang diundang khusus oleh IFES untuk berbagi ilmu dan pengalaman mengenai teknologi dalam system Pemilu. Allison adalah seorang aktivis dan pemerhati system pemilu akses di berbagai Negara. kehadirannya pada FGD tersebut diharapkan berbagi ilmu dan pengalaman dalam hal teknologi dalam system pemilu untuk Penyandang disabilitas.

Ketika diskusi berlangsung, ternyata banyak dari peserta yang masih mengeluhkan tahapan awal pemilu yaitu pemutakhiran data pemilih serta pendaftaran pemilih. Di beberapa wilayah telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh petugas pendata ketika mendapati seorang Penyandang disabilitas. Ibu Ariani menyebutkan ada seorang tuna netra tidak didaftar oleh petugas dikarenakan disabilitas netranya, sedangkan istrinya yang non-tuna netra terdaftar sebagai pemilih. Selain itu mengemuka pula keadaan sebuah keluarga yang merasa malu untuk mendaftarkan anggota keluarganya yang mengalami disabilitas. Para Penyandang disabilitas tuna grahita (disabilitas intelektual) banyak sekali yang tidak terdaftar terlebih tuna grahita kategori sedang dan berat. Peserta FGD mengharapkan pembenahan pada proses tersebut mengingat semua warga Negara yang sudah berumur 17 tahun tanpa terkecuali berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Mengenai penerapan teknologi dalam system pemilihan, mayoritas peserta belum memandang perlu diterapkan di Indonesia. Namun mereka setuju apabila hanya diterapkan di beberapa kota yang memiliki SDM cukup.

Dari FDG tersebut telah dihasilkan sekitar 27 rekomendasi yang nantinya akan disodorkan pada FGD kedua yang akan dihadiri oleh perwakilan dari penyelenggara dan pengamat pemilu. Salah satu hasilnya adalah pembuatan iklan layanan masyarakat tentang proses tahapan pemilu hendaknya melibatkan Penyandang disabilitas di dalamnya yang menggambarkan kebutuhan Penyandang disabilitas pada semua tahapan Pemilu. Hal ini diperlukan sebagai sosialisasi kepada masyarkat luas bahwa selain mereka ada masyarakat  yang mempunyai hak sama dalam menggunakan hak pilih walaupun secara kondisi fisik ia berbeda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi berbagai diskriminasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s