Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas


Kemarin menjadi hari yang penting bagi saya karena terlibat langsung dengan sebuah FGD yang digagas oleh Komnas HAM. Topik yang dibahas pun berkaitan dengan aksesibilitas yang selama ini sering saya kemukakan. FGD kali ini bertema  “Aksesibilitas Hak Penyandang Disabilitas atas Pelayanan Transportasi Umum”.

Komisioner Dr. Saharudin Daming dalam makalahnya menyoroti permasalahan yang  dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika menggunakan layanan penerbangan. Ia pun selaku seorang Komisioner tidak luput dari perlakuan diskriminasi dari operator penerbangan. Ia menceritakan bagaimana ia dipaksa harus menandatangani sebuah surat pernyataan yang disodorkan oleh petugas Batavia Air. Hanya karena ia seorang tuna netra, petugas maskapai memberikan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif. Ketika ditanya apa alasannya, petugas tersebut beralasan bahwa hal itu merupakan kebijakan perusahaan sebagai persyaratan tambahan.

Pada saat itu, Dr. Saharudin Daming menuruti permintaan petugas karena tidak ingin perjalanan orang lain terganggu dan karena petugas mengancam akan mengeluarkan Pak Saharudin Daming beserta isterinya jika tidak mau menandatangani surat pernyataan.

Dr. Saharudin Daming menyesalkan juga mengapa isterinya yang bukan penyandang disabilitas harus ikut menandatangani surat pernyataan. Menurut saya sungguh merupakan bentuk dari pelecehan yang berlipat ganda.

Sesampainya kembali di Jakarta, ia menceritakan pengalaman tersebut kepada rekan-rekannya di Komnas HAM. Mendengar cerita Dr. Saharudin Daming seperti itu, spontan semua menyatakan tidak terima dan memutuskan untuk mengirim surat peringatan langsung ditujukan kepada Direktur Utama Batavia Air.

Setelah surat tersebut sampai ke tangan direktur. Direktur Vatavia Air pun segera membalas dengan permohonan maaf atas ketidak nyamanan pelayanan Batavia Air. Namun anehnya lagi, Ka. Humas Batavia Air menelepon langsung Dr. Saharudin Daming dan menyatakan kesalahan tersebut murni dilakukan oleh petugas di lapangan bukan atas kebijakan perusahaan. Bagi saya sungguh membingungkan bagaimana seorang petugas yang berada di bawah sana dapat membuat kebijakan sendiri tanpa di minta oleh petinggi perusahaan.

Selanjutnya Dr. Saharudin Daming menyampaikan, ditengah maraknya praktek pelecehan dan diskriminasi dewasa ini sudah mulai bangkit kesadaran untuk mengubah paradigma layanan publik yang tidak lagi berbasis pada kekuasaan melainkan lebih kepada aspek kualitas layanan dimana isu tentang HAM semakin menonjol.

Anggota DPR hasil pemilu 2004 mulai menampakkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas dengan mengeluarkan undang-undang yang terkait pelayanan publik. Hal ini dapat dijumpai pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga pada Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkereta Apian.

Namun, Dr. Saharudin Daming menyayangkan dengan begitu baiknya pelembagaan hak penyandang disabilitas di dalam Undang-undang, tidak diikuti dengan mekanisme penegakkan hukum dan lemahnya sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.

Langkah cukup maju pula telah ditunjukkan dengan hadirnya Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dr. Saharudin Daming yang secara aktif terlibat langsung dalam pembahasan RUU terbut membuahkan hasil dengan diaturnya hak-hak penyandang disabilitas di dalam 8 pasal. Bahkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ini terdapat rumusan yang spektakuler bagi legalitas hak-hak penyandang disabilitas dalam berlalu lintas di jalan raya yaitu: “Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dibidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-Undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan“.

Menariknya lagi di dalam Undang-Undang ini telah diatur mengenai Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan bagi penyandang disabilitas. Hal ini diatur pada pasal 80 yang menggolongkan penyandang disabilitas pada jenis  SIM D. Hal ini merupakan yang ditunggu-tunggu oleh penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan dan dikemudikan secara mandiri.

Setelah usai pemaparan makalah Dr. Saharudin Daming, FGD pun dilanjutkan dan berhasil mendapatkan beberapa hal terkait regulasi dan rekomendasi untuk disampiakan kepada Presiden dan pihak-pihak terkait.

Ada catatan penting yang saya dapatkan dari pertemuan tersebut, yakni peserta yang hadir mayoritas dari penyandang disabilitas. Hanya ada dua instansi yang hadir yaitu dari BLU Transjakarta dan Pelindo. Padahal para steakholder yang lain pun turut diundang seperti PT. Angkasa Pura, P.T. KAI, Kementerian Perhubungan dll. yang terkait dengan pelayanan publik. Setingkat KOMNAS HAM yang mengundang tetapi untuk kepentingan penyandang disabilitas tetap saja mereka mangkir untuk hadir. Sedih rasanya  melihat kenyataan ini. Penyandang disbilitas masih menjadi warga negara kelas sekian dalam hal prioritas.

STOP PELECEHAN DAN DISKRIMINASI !

2 pemikiran pada “Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

    • Sepertinya belum ada. Kementerian Sosial pun yang mengurusi kedisabilitasan menyajikan porsi yang sedikit bagi penyandang disabilitas di dalam website-nya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s