Pemilu Bagi Penyandang cacat


Pesta demokrasi di Indonesia baru saja berlalu, hingar bingarnya masih terasa hingga saat ini. Berbagai kalangan masih hangat membicarakan berbagai hal selama pelaksanaan Pemilu. Namun, sedikit sekali dari mereka yang berbicara mengangkat permasalahan Penyandang cacat dalam Pemilu.

Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan berpolitik dalam sebuah negara yang demokratis. Melalui pemilihan umum setiap warga negara secara langsung dan bebas akan mengekspresikan sikap dan pilihan politiknya terhadap Pemimpin dan Pemerintahan yang mereka kehendaki.

Pemilu yang diselenggarakan oleh setiap negara haruslah bersifat inklusi sebagai syarat demokrasi, yang berarti tidak boleh ada orang atau kelompok orang (dengan dasar pengelompokan apapun, misalnya: ras, suku, kondisi fisik) yang diabaikan haknya sebagai Pemilih atau haknya sebagi yang dipilih.

Berbagai peraturan hukum Internasional memberikan perlindungan dan jaminan kesamaan hak setiap warga negara, salah satu diantaranya konvensi Hak sipil dan politik dalam pasal 25 ayat 2 sub b menyebutkan: “Setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang berkala, murni dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin para Pemilih untuk menyatakan kehendak mereka secara bebas”.(Heppy Sebayang dalam “Pemantauan Pemilu Akses Penca)

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum juga telah memuat secara tegas klausula yang memberikan perlindungan danjaminan agar Pemilih kelompok Penyandang cacat dapat memperoleh kemudahan untuk menjalankan hak politiknya baik untuk memilih ataupun dipilih.

Masih minimnya perhatian dari Pemerintah dan berbagai kalangan membuat permasalahan Penyandang cacat cacat pada Pemilu tenggelam oleh isu-isu lainnya. Hal ini membuat keberadaan Penyandang cacat masih menjadi nomor sekian dalam sekala prioritas. Tidak aneh jika keberadaan Penyandang cacat di Indonesia sedikit tertinggal dalam berbagai hal dari negara-negara lainnya.

Setiap Pemilu yang diselenggarakan haruslah aksesibel dan nondiskriminasi bagi Pemilih Penyandang cacat. Hal ini merupakan instrumen / isu yang baru di Indonesia. Undang-undang Pemilu pada masa lalu terbukti belum memberikan klausula yang menjamin dan memberi perlindungan bagi kelompok Pemilih Penyandang cacat dan Lansia, sebaliknya beberapa klausula telah ditafsirkan keliru oleh Penyelenggara Pemilu masa lalu dengan menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani dipersamakan maknanya dengan tidak cacat.
Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia secara universal telah memuat prinsip-prinsip yang mendasar yang berlaku secara universal tanpa melihat kedudukan, bangsa, agama, jenis kelamin, namun secara alamiah telah dimiliki setiap manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yakni prinsip nondiskriminasi tanpa membedakan manusia dalam kedudukannya serta prinsip non-impersial yang berarti tidak berpihak kepada kelompok atau kepentingan tertentu yang selanjutnya dipertegas dalam pasal-pasal antara lain:

Pasal 1 Semua orang (manusia) dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal pikiran dan hati nurani dan hendaknya bergaul
satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain. Asal usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran ataupun status lain. Selanjutnya tidakakan dilakukan perbedaan atas dasar status politik, hukum ataupun status internasional dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk trust, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pembatasan lain dari kedaulatan.
Pasal 12 Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan Undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.
Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, danuntuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas.
Pasal 21 ayat 1 Setiap orang turut serta dalam Pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan Perantara wakil-wakil yang dipilih degan bebas.
ayat 2 Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan Pemerintah negerinya
ayat 3 Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan Pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Selain dalam Deklarasi Umum HAM juga terdapat di dalam Konvensi hak sipil dan politik, diantaranya:
Pasal 19 Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan
Pasal 21 Hak berkumpul secara damai harus diakui. Tidak satupun pembatasan dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain.
Pasal 25 Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun seperti yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk: (a) Ikut serta dalam pengaturan semua urusan pemerintahan. Baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Memilih dan dipilih pada Pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin para Pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas; (c) Mendapatkan pelayanan Pemerintah di negerinya atas dasar persamaan
Pasal 27 Bagi Negara-negara dalam kelompok dimana terdapat minoritas etnis agama, atau bahasa, orang-orang yang tergolong kelompok monoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya untuk bersama dengan anggota kelompok yang lain dalam menjalankan agama, ibadah atau bahasa mereka sendiri.

Selain beberapa peraturan diatas juga terdapat pada Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni pada:
Pasal 5 ayat 3 Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlidungan berkenaan dengan kekhususannya
Pasal 41 ayat 2 Setiap Penyandang cacat, orang yang berusia lanjut,
wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh
kemudahan dan perlakuan khusus
Pasal 42 Setiap warga negara berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Pasal 43 ayat 1 Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Undang-undag Republik Indonesia no. 9 Tahun 1998
Pasal 2 ayat 1 Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selain beberapa peraturan perundang-undangan di atas, masih banyak lagi peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut. Sekarang ini tinggal bagimana mematuhi peraturan-peraturan tersebut juga bagimana implementasi pada kehidupan nyata.
Semoga kedepannya nanti Pemerintahan yang telah dipilih berani mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan bagi para Penyandang cacat khususnya, umumnya bagi semua warga negara.

2 pemikiran pada “Pemilu Bagi Penyandang cacat

  1. Mas Ridwan, tulisan yang bagus… setuju sekali bahwa semua manusia adalah sama di depan Allah, yang membedakan adalah ketaqwaan dan amal salehnya… Dalam negara, pemerintah wajib memfasilitasi kemudahan bagi warga dengan keterbatasan… Pengambil keputusan dan ilmuwan sering berhenti pada wacana dan pembuatan aturan formal, sementara pelaksanaannya masih dirasa sangat kurang … apalagi pengawasannya… Tapi kewajiban kita untuk terus menyuarakan dan mengingatkan….

    • Terima kasih Pak Adi. hakikat sebenarnya memang seperti itu, tapi terkadang manusia yang suka membeda-bedakan sesamanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s