Jaminan Kesehatan Setelah Keluar dari Panti


“Jangan salahkan kami jika berlama-lama tinggal di panti.” Demikian kira-kira pernyataan seorang WBS di Sasana Bina Daksa Budi Bhakti Pondok Bambu ketika ditanya kapan mau keluar dari panti. Sasana tersebut memang dikhususkan untuk melayani penyandang disabilitas kategori paraplegia yang kondisinya berbeda dengan penyandang polio.

Menjadi seorang penyandang disabilitas paraplegia merupakan hal terberat dalam hidup mereka. Setelah seorang mengalami cedera tulang belakang, ia akan mengahadapi banyak hal terkait kondisi tubuhnya yaitu: menurunnya daya tahan tubuh, rentan terhadap ulcus decubitus (luka akibat tekanan), rentan terhadap gangguan fungsi ginjal dll. Dengan kondisi demikian, tentu seorang penyandang paraplegia membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengobati penyakitnya. Sekali perawatan terhadap ulcus decubitus yang tingkatannya sudah parah akan menjalani masa perawatan minimal 2 bulan dan maksimal 1 tahun. Tindakan medisnya berupa  operasi oleh Dokter Spesialis Bedah Plastik. Di Jakarta, rumah sakit yang mampu melayani operasi tersebut baru sebatas RSUP Fatmawati Jakarta.

Mengingat kondisi demikian, seorang penyandang disabilitas dengan kondisi paraplegia yang tinggal di sasana sangat ketakutan untuk keluar dari sasana. Jika seorang akan hidup mandiri di luar sasana maka, semua faslitas yang selama ini menjadi haknya akan hilang. Selain jaminan kesehatan,  Bagi WBS (warga binaan sosial) tidak keberatan dengan kehilangan fasilitas-fasilitas lainnya. Semua penyandang paraplegia dibayangi oleh rasa takut menghadapi kondisi luka yang mengharuskan ia dioperasi dan hal itu membutuhkan biaya tidak sedikit.

Dalam berbagai forum, teman-teman penyandang disabilitas paraplegia kerap kali menyampaikan pertanyaan, “apakah setelah keluar dari sasana jaminan kesehatan secara langsung masih bisa diterima?” mengingat banyaknya kasus warga miskin yang ditolak masuk rumah sakit hanya karena memakai Jamkesmas.

Sampai saat ini belum ada kebijakan yang memihak penyandang disabilitas sampai pada tahap menjamin pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas di luar sasana atau panti.

Mengintip Kebijakan Jepang

Di Jepang, pada tahun 2000 telah dibentuk sebuah lembaga hasil pengejawantahan undang-undang yang akan mengatur jalannya program kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

Secara spesifik perlindungan kesejahteraan untuk penyandang disabilitas diterjemahkan pada undang-undang yang mulai dibuat pada tahun 1949. Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada penyediaan fasilitas dan layanan yang mendorong kepada penyandang disabilitas untuk dapat mandiri. Pelyanan yang mendasar adalah memberikan sertifikasi penyandang disabilitas fisik. Berawal dari sertifikasi tersebut, penyandang disabilitas akan mendapatkan berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan kesejahteraan sosial. Berikut beberapa layanan yang diberikan sehubungan dengan kesejahteraan penyandang disabilitas.

  1. Bermacam-macam konseling
  2. Bantuan dana untuk penyediaan alat bantu (kursi roda, tongkat, alat bantu pendengaran, bagian tubuh palsu)
  3. Pelayanan komunitas seperti, pembantu rumah, perawatan harian dan bantuan jangka pendek
  4. Bantuan teknis untuk kebutuhan sehari-hari seperti bath-up, fasilitas toilet, tempat tidur dan alat komunikasi (komputer, tape recorder untuk tuna netra dan peralatanlainnya)
  5. Pelayanan rehabilitasi
  6. Pelayanan yang berhubungan dengan partisipasi di ruang publik seperti penerjemah bahasa isyarat, penerjemahan ke dalam bentuk braile bagi tuna netra, penunjuk jalan dan modifikasi kendaraan bermotor
  7. Kesempatan bekerja
  8. Fasilitas khusus dalam perawatan
  9. tempat tinggal

Kesemua layanan tersebut diberikan dan dikelola oleh lembaga kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk perawatan medis dan kesehatan, terdapat dua buah undang-undang yang mengatur secara khusus, walaupun dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara spesifik kepentingan penyandang disabilitas. Yang pertama disebut dengan maternal and child health law yang diundangkan pada tahun 1965. Undang-undang ini mengatur penyediaan layanan terhadap seorang anak semenjak dalam kandungan. Sedangkan untuk bayi yang mengalami kedisabilitasan akan disediakan dana publik dari negara.

Peraturan kedua yang mengatur tentang kesehatan ialah Long-Term Care Insurance Law. Peraturan ini menegaskan tentang penyediaan pelayanan kesejahteraan dan layanan kesehatan bagi individu yang mengalami kedisabilitasan dan kendala dalam mobilitas. Dalam klausul undang-undang tersebut, pelayanan bagi penyandang disabilitas akan ditanggung pemerintah melalui anggaran negara.

Bisa dibandingkan dengan negara kita Indonesia yang masih jauh dari kebijakan-kebijakan seperti di atas. Jangankan pelayanan untuk kaum minoritas seperti penyandang disabilitas, bagi non-disabilitas pun masih jauh dari sempurna sekalipun undang-undang pelayanan publik sudah diundangkan.

Semoga hal ini akan menjadi catatan penting bagi pemerintah.

Sumber: Naskah Akademik RUU Pelayanan Publik Versi MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s