Peluncuran Buku "Panduan Advokasi Penyandang Cacat"

Penyerahan Toolkits

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau disingkat PPUA Penca kemarin 15/04/2010 telah berhasil meluncurkan sebuah buku yang diberi judul “Panduan Advokasi Penyandang Cacat”. PPUA Penca merupakan organisasi masyarakat yang memperjuangkan hak-hak politik penyandang disabilitas.

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) adalah koalisi organisasi dari berbagai organisasi disabilitas (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indoneisa (HWPCI), Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) dll) yang didirikan pada tanggal 14 Januari 2008 yang merupakan reorganisasi dan pemantapan dari Panitia pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) 2004. Tujuan dari PPUA Penca ialah mewujudkan Pemilu yang Jurdil, Luber dan non diskriminasi bagi semua warga Negara termasuk warga Negara yang menyandang disabilitas.

Pada UU No.10 tahun 2008 banyak perbaikan tentang akses terhadap Pemilu yang Luber dan Jurdil, Pelaksanaan Pemilu yang akses penyandang disabilitas pun pada tahun 2004 masih pada tahap uji coba (pilot project) walapun akses terhadap penyandang disabilitas termaktub dalam undang-undang tetapi, pelaksanaannya belum merata diseluruh pelosok negeri atau dikantung-kantung masyarakat penyandang disabilitas.

Oleh karenanya dalam rangka mensukseskan Pemilu 2009 PPUA Penca bertanggung jawab untuk meningkatkan penyadaran hak Sipil dan Politik masyarakat penyandang disabilitas melalui pendidikan politik dan simulasi Pemilu Akses bagi Penyandang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas (tuna netra, tuna daksa, tuna rungu wicara, tuna grahita dll) dan panitia penyelenggara terkait pelaksanaan pemilu, demi terpenuhinya hak sipil dan politik penyandang disabilitas secara merata dan inklusif dan terlaksananya UU No. 10 tahun 2008, secara khusus mendorong partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam  hak memilih dan dipilih.

Setelah perhelatan pemilihan umum 2009 usai, PPUA Penca bekerja sama dengan IFES (International Foundation for Electoral Systems) berhasil menyusun sebuah buku “panduan advokasi penyandang cacat”. Buku tersebut terdiri dari empat (4) bagian, buku pertama berisi materi pemahaman dan kesadaran. Materi ini didukung oleh VCD yang berisi film singkat tentang aktifitas dalam menangani berbagai permasalahan penyandang disabilitas. Selain itu dimuat juga informasi penyandang disabilitas yang memiliki prestasi dibidangnya masing-masing.

Buku ke dua berisi informasi tentang disabilitas. Buku tersebut menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas, ada berapa jenis disabilitas, apa saja karakteristik dari masing-masing jenis disabilitas, selanjutnya sikap apa seharusnya dilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Didalam buku ke dua ini juga diketengahkan informasi akan hak-hak penyandang disabilitas.

Buku ke tiga review berbagai regulasi tentang penyandang disabilitas mulai dari UUD 1945 sampai peraturan pelaksana seperti surat keputusan atau surat edaran pusat dan daerah.

Yang terakhir buku ke empat berisi berbagai usulan aksi bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan diterbitkannya buku “Panduan Advokasi Penyandang Cacat” ini diharapkan semua pihak dapat memahami dan mengimplementasikan apa yang sudah diatur di dalam peraturan dan perundang-undangan.

Peluncuran Buku dilaksanakan di Hotel Nikko Jakarta dan dihadiri langsung oleh CEO IFES William “Bill” Sweneey, Adam P. Schmidt, USAID, Direktur Politik dan Komunikasi BAPPENAS Rd. Siliwanti, Direktur Pengembangan Politik dan Budaya Kemendagri Ir. I Gde Suratte, Delegasi Direktur PRSPC Kementerian Sosial, Dr. J. Kristiadi dari CSIS, Hadar N. Gumay dari CETRO dan Tommy Legowo dari FORMAPPI.

Di akhir acara, saya berbicara dengan seorang penyandang tunarungu dan ia menyampaikan nada protes terhadap panitia. Ia menyesalkan pelaksanaan acara yang tidak memerhatikan kepentingan tunrungu. Ia mengarapkan acara yang diselenggarakan oleh kalangan penyandang disabilitas seharusnya memerhatikan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri.

Bagi penyandang tunarungu dalam setiap acara seharusnya disediakan penerjemah bahasa isyarat ataupun disediakan transkipsi di layar monitor. Saya kira sebuah ironi ketika acara tersebut dinamakan perjuangan menuju aksesibilitas kepentingan penyandang disabilitas, tetapi, telah melupakan hal kecil bagi kalangannya sendiri.

Semoga saja hal tersebut tidak terulang pada kesempatan lain.

About these ads

Ditandai:Advokasi, Buku Panduan, CETRO, CSIS, FORMAPPI, Hubungan Penyandang disabilitas, IFES, Kemendagri, KPU, Launching, Launching Buku, Penerbitan Buku, Penyandang cacat, penyandang disabilitas, penyandang tunarungu, Politik, Terbit